Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, October 24, 2008

KORELASI DEMOKRASI DAN HAM SERTA PELAKSANAANNYA

Hidup tanpa hukum adalah rimba
Hukum tanpa HAM adalah Pengekangan dan
Demokrasi tanpa Hukum dan HAM adalah Indonesia

UUD 1945 telah diamandemen. Meskipun masih menyisakan pro dan kontra, tarik ulur kepentingan yang melelahkan berhasil diatasi (untuk sementara ?). Pada era awal terbentuknya negara Indonesia terjadi perbedaan paham antara kubu bung Hatta, yang ingin agar konstitusi mengatur tentang HAM dengan kubu bung Soekarno, yang tidak sepakat bila konstitusi mengatur lebih jauh tentang HAM. Hal tersebut kemudian ditengahi dengan diaturnya pasal 28 UUD1945 (sebelum Amandemen) yang “hanya” mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dsb. Kini bisa dibilang bahwa ide Hatta dkk dahulu terbukti. Hatta ingin sekali memasukkan HAM kedalam UUD karena menurutnya jika hal tersebut tidak dimasukan, besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa. Sementara Soekarno, lebih memandang sebaliknya, Negara yang terlalu memberi porsi pada HAM maka kedaulatan dan wewenangnya akan semakin kecil.

Sekian tahun kemudian, ketakutan Hatta terbukti. Dengan adanya celah tidak diaturnya HAM di konstitusi, melahirkan banyak sekali pelanggaran HAM secara struktural. Tahun 1965 pembantaian kaum kiri di Indonesia yang menurut “panglima pembasmian” nya Sarwo Edi Wibowo menyebut ada sekitar 1,5 Juta rakyat yang diindikasikan terlibat PKI di habisi tanpa melalui prosedur pengadilan. Kemudian era OrBa yang banyak sekali menorehkan pelanggran HAM : Seperti kasus 1980–an yang melegenda : Tanjung Priok, Aceh, Timor – Timur, tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi. Adalah kasus – kasus HAM yang menjadi gunung es di permukaan lautan hukum di Indonesia.

Yang sangat unik di Indonesia kebanyakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi adalah suatu bentuk represifitas negara. Suatu bentuk kejahatan struktural. Karena kejahatan itu dilakukan oleh aparat yang merupakan perangkat negara dan dalam pelaksanaannya mengatasnamakan negara. Sekali lagi ketakutan bung Hatta dkk terbukti.

Demokrasi, menurut Abraham Lincoln ;” adalah pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat”. Negara Demokrasi selalu berdampingan dengan negara hukum. Indonesia adalah menganut kedua – duanya, hal tersebut jelas tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dan (3).

Setidaknya ada tiga asas demokrasi yang harus dimiliki sebuah negara demokratis, yaitu : (1) negara mengakui kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, (2) negara mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam konstitusi, dan (3) negara memberi peluang kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara formal dalam supra struktur Negara Indonesia memang terdapat syarat–syarat disebutnya Negara Hukum atau Negara Demokrasi.

Adanya Peradilan, adanya pengacara, dan perangkat penegak hukum lainnya lengkap dengan peraturan per UU an yang dibuat dengan menghambur–hamburkan banyak uang rakyat. Kemudian adanya parlemen, terselenggaranya Pemilu, menjamurnya Parpol–parpol (yang untuk pemilu 2004, parpol yang berhak ikut sebanyak 24 parpol), belum ditambah bejibunnya LSM, LBH dsb. Adalah syarat formil Indonesia bisa dikatakan berkonsep negara demokrasi/ negara hukum.

Jika dilihat secara legal, bangsa Indonesia sudah memenuhi syarat untuk disebut negara demokratis. Namun dalam kenyataannya, perjalanan demokrasi di Indonesia menyisakan rakyat miskin yang selalu tertindas oleh kaum berduit (kapitalis). Kesejahteraan secara ekonomi yang seharusnya dirasakan dan menjadi hak seluruh rakyat hanya dimiliki segelintir orang. Demokrasi secara ekonomi yang menjadi hak asasi masyarakat hanya dimiliki orang-orang kelas atas dan belum dimiliki sebagian besar rakyat Indonesia. Apalagi memperjuangkan HAM. Malah justru perangkat supra struktur yang menjadi “biang kerok” dari banyaknya pelanggaran HAM. Peradilan selalu memenangkan pihak–pihak berduit dan kaum borjuasi, sementara para pengacaranya sendiri tak lebih seperti “pelacur” (siapa yang berani bayar besar dialah yang mendapat pelayanan agar menang)

BENAR, kini rakyat bisa memilih wakil parlemen, siapa presiden, gubernur, bupati, wali kota bahkan sampai kepala desa. Rakyat sekarang ikut memerintah, rakyat bisa mengusir pejabat dari kantornya dan bisa membuat anggota DPR terpelanting dari kursinya. Tetapi kenyataannya, saat wakil rakyat sudah duduk di parlemen dan menduduki jabatan pemerintahan, rakyat justru digusur secara tidak manusiawi, dicekik lehernya dengan kenaikan BBM, dan diusir dari tempat-tempat kerja (PHK).

Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, orang tua dan anak-anak harus berebut dan berbaris dalam antrean panjang. Ibu-ibu dan anak-anak antre minyak goreng, beras, gas, minyak tanah, pupuk, solar, lalu terjadi pencabutan subsidi BBM, Taruf Dasar Listrik dan Telepon serta mahalnya biaya pendidikan adalah indikasi bahwa pemerintah saat ini tidak mampu independen dalam menentukan masa depannya. Korelasinya dengan HAM sangat jelas. Adalah hak setiap manusia untuk mendapat pendidikan [UUD 1945 pasal 31 ayat (1) ]. Artinya adalah kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan sehingga setiap rakyat dapat mengakses pendidikan dengan baik. Artinya pula, pendidikan harus diusahakan semurah mungkin. Sehingga lapisan masyarakat terbawah sekalipun, gembel kolong jembatan, dapat menikmati bangku sekolah. Namun sekali lagi, apakah hal tersebut terjadi di Indonesia ? Inikah kenyataan demokrasi formal yang dikeramatkan ? jawabannya tidak dimana demokrasi kini telah membuat orang kaya semakin kaya tapi sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

Golongan kaya dan miskin memang tidak bisa dihilangkan, tetapi setidaknya antara golongan kaya dan miskin harus terjadi hubungan sosial yang harmonis, saling membantu dan membutuhkan agar tidak ada kesenjangan sosial yang tajam.

Jika syarat negara demokrasi mengharuskan pengakuan dan perlindungan HAM, maka
terjadinya kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin itu adalah semacam pelanggaran HAM jugakan.

Tujuan negara demokrasi adalah menyejahterakan rakyatnya. Itu sesuai dengan amanat PBB dalam Declaration of Human Rights (1948) yang kemudian dituangkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkan dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Disepakti bahwa setiap negara demokrasi harus menjamin kesejahteraan rakyat secara ekonomi dengan memajukan kehidupan sosial dan tingkat penghidupan masyarakat. Rakyat Indonesia yang sudah terlibat dan berpartisipasi dalam struktur politik, menginginkan demokrasi bukan hanya terjadi pada bidang politik, tetapi harus terjadi pula dalam demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk itu, pemilihan langsung wakil rakyat, presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa jangan hanya dilihat sebagai keterlibatan masyarakat dalam arti politik semata. Melainkanharus memiliki arti dan korelasi positif dengan perbaikan kesejahteraan dan pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh pelosok Indonesia.

Rakyat menginginkan para wakil rakyat dan pemerintahan menjadi wakil-wakil yang membela kepentingan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hendaknya lebih pro kepentingan dan kesejahteraan rakyat, daripada pribadi dan golongan. Jika pemerintah membiarkan para spekulan beraksi tanpa upaya pengusutan serius dan pemberian sanksi tegas, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menurun. Oleh karena itu, proses pemilihan langsung sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan akan kehilangan makna.

Kita jangan terlena dengan pesta-pesta demokrasi politik saat ini. Dilihat sekilas, cara pemerintahan demokrasi 100% telah menyenangkan rakyat, karena 100% dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun kenyataannya, rakyat Indonesia saat ini belumlah 100% senang, sebab keterlibatan masyarakat dalam proses politik tidak dibarengi dengan kemudahan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kini saatnya untuk melakukan sedikit perubahan persepsi dalam berdemokrasi.

Demokrasi harus dikembalikan kepada akarnya, "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Bukan hanya dalam dimensi politik, tetapi harus dirasakan dalam dimensi ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk menjamin terwujudnya kehidupan dan kesejahteraan sosial-politik, seyogianya sistem demokrasi Indonesia dibentuk oleh komitmen dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kejujuran.

Sumber ;
1. Kompas, edisi khusus 100 tahun Soekarno, Juni 2001.
2. Todung Mulya Lubis, 1986 Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural.
3. Sri Soemantri. 1990. Tentang lembaga – lembaga Negara menurut UUD1945.
4. Satjipto Raharjdjo. 2001. Majalah PRO JUSTITIA edisi XVIII. 2002.
5. Mansour Fakih.2002. Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik . INSIST
6. Nietzsche.2000. Krisis Manusia Modern. Ircisod
7. www.jhon-solution.blogspot.com

No comments: