Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, June 3, 2008

Dampak kenaikan BBM

Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian Sosial

Kenaikan harga BBM. Sebagian besar orang meradang. Semua orang berteriak. Bahkan, ada juga yang sampai menjerit mendengar ini.
Sebenarnya, hal ini tidak akan terjadi bila kita sudah siap. Siap segalanya. Siap dalam arti yang sebenarnya. Kenaikan BBM sebenarnya sudah menjadi isu lama. Hal ini karena BBM sudah menjadi kebutuhan pokok. Di samping itu, keberadaan BBM belum dapat tergantikan oleh energi apapun. Kalau sudah seperti ini, secara logika, keberadaan BBM menjadi penting. Menurut akal sehat, segala sesuatu yang penting itu mahal. Artinya, diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya.
Sudah 2 kali pemerintah menaikkan harga BBM. Pertama, pada bulan Maret 2005 sebesar 30%. Kedua, pada bulan Oktober 2005 sebesar 125% (kalau tidak salah). Toh, kita semua sudah masih bisa “survive” di dalam keadaan seperti itu. Semestinya, jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, kita juga akan “survive” sama seperti dahulu.


Di samping itu, tidak ada pihak yang diuntungkan dengan adanya kenaikkan BBM. Keuntungan apa yang bisa diambil dengan kenaikan BBM? Dengan adanya kenaikan BBM, otomatis semua harga akan naik juga. Semacam efek domino. Kemungkinan besar juga, gaji-gaji pegawai juga akan naik (kalau naik). Jadi, kenaikan BBM tidak akan menguntungkan siapa-siapa.
Kita juga harus sadar bahwa kita sudah bukan di zaman “kegelapan” lagi. Tidak ada alasan untuk manja-manja lagi. Buka mata anda. Sadar bahwa kita sedang melakukan standardisasi kehidupan. Namanya standar, berarti semua harus mengikuti standar. Standar tidak akan membuat kita sulit, justru itu akan membuat kita memiliki acuan. Sehingga, semuanya akan menjadi jelas dan tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang menyesatkan.
BBM adalah salah satu parameter untuk menentukan standar itu. Intinya cuma satu, siap-siap. Hasil yang optimal akan muncul dari persiapan yang matang. So, jangan pantang menyerah dalam kehidupan ini.

Dampak perekonomian, sosial, dan politik, akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama yang berdampak pada masyarakat mengenah ke bawah. Demikian diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, (30/04/08).
Sri mengungkapkan, beberapa pilihan dalam mengatasi pembengkakan biaya BBM tersebut diantaranya, penghematan tanpa kenaikan, penghematan dengan kenaikan, atau hanya kenaikan harga BBM.
”Yang akan dilihat adalah prokontra antara apabila melakukan berbagai penghematan dan tindakan lain yang bisa dilakukan segera atau jika langsung menaikkan harga BBM dengan persentase tertentu,” kata Menkeu menjelaskan.
Ia melanjutkan, program penghematan yang dimaksud antara lain dengan pengurangan volume BBM bersubsidi melalui program kartu kendali (smart card). Mengenai pelaksanaan kenaikan harga BBM kapan diterapkan, akan masih dibicarakan lebih lanjut. ”Skenario berapa kenaikannya itu yang harus saya matangkan dengan sangat detail,” ujar Sri.
Pemerintah, kata Sri, akan melakukan penghitungan beban terhadap masyarakat. Menurutnya, konsekuensi tersulit adalah bila dihadapkan pada persoalan pilihan mengendalikan konsumi BBM maupun mengendalikan harga. ”Pemerintah akan cari yang konsekuensinya paling minimal bagi masyarakat, terutama golongan menengah bawah.”
Pemerintah harus menjaga agar momen pertumbuhan ekonomi dengan target 6,3 persen tidak terganggu. Pemerintah akan tetap melakukan koordinasi terhadap langkah-langkah yang diambil kepada DPR.
Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang. Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang hanya sekadar mempertahankan hidup. Maka setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM kali ini, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan.
Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM itu. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM yang cukup signifikan ini dikhawatirkan akan memicu inflasi besar-besaran selama triwulan pertama tahun 2005. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa. Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga ketiga komponen tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung se-mentara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan.
Menyikapi kenaikan BBM, Kapolda, ternyata telah menginstruksikan ke jajaran Kapolres/Kapoltabes. “Kapolda juga sudah sampaikan pada masing-masing Kapolres untuk mengantisipasi jangan sampai timbul gejolak terkait kelangkaan BBM,” kata Kabid Humas Polda AKBP Drs Suhadi SW MSi kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya.
Dijelaskan Suhadi, instruksi Kapolda itu juga agar ada koordinasi dengan Pertamina jangan sampai ada kelangkaan. Walaupun ini belum ada kenaikan tapi ke arah sana sudah ada. “Kita sudah antisipasi itu dan ini telah jadi atensi pimpinan untuk ditindaklanjuti,” katanya. Dikatakan Suhadi, kenaikan BBM ini tentunya akan menyebabkan kenaikan harga dan menurunkan daya beli masyarakat serta berimplikasi terhadap meningkatnya tindak kriminalitas.
“Kalau sudah terjadi kriminalitas, itu ke polisi juga akhirnya. Harus ada upaya sebab kejahatan terjadi lantaran adanya niat dan kesempatan. Untuk menghilangkan kesempatan adalah tugas kepolisian. Polisi harus ada di tengah masyarakat misalnya dalam bentuk patroli-patroli,” pungkasnya.
Secara sosial-politik, kebijakan menaikkan harga BBM akan menimbulkan kerawanan sosial. “Karena kenaikan BBM dilakukan saat kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terimpit, kebutuhan hidup semakin melambung. Sedangkan daya beli masyarakat melemah,”.
Untuk memperbaiki perekonomian masyarakat tidak harus menaikkan harga BBM. “Kenaikan tidak ada implikasi baiknya bagi masyarakat. Sebenarnya banyak cara lain memperbaiki ekonomi tanpa harus menaikkan BBM,” perlunya menyelamatkan aset negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Menaikkan harga BBM saat ini akan membuat masyarakat semakin frustrasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, banyak di-PHK, pengangguran dan lainnya. Bukan hanya harganya BBM yang akan naik dan sering menyebabkan kenaikan harga tidak terkendali, tetapi juga BBM sering kali hilang dari pasaran. Kita tentu tidak ingin orang yang susah untuk makan akan bertambah.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Apakah itu pemecahannya, yang kemarin sudah dievaluasi?. Kalau itu menjadi solusinya berarti pemerintah tidak punya ide baru, padahal banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan BLT. BLT itu bukan pemecahan yang bagus.

Berdasarkan problema yang ada diatas,penulis mencoba memberikan sedikit saran yang mungkin dapat membantu, paling tidak meminimaliskan dampak kenaikan BBM pada segala aspek kehidupan.
Padahal persoalannya tak sesederhana bayangan orang awam, bahwa kebijakan kenaikan BBM bertujuan menyusahkan rakyat luas. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, maka pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Atau lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai management yang baik, dan lemah koordinasinya. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan tersebut dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan dilema dan keputusan yang berat dan berisiko bagi pemerintah. Di satu sisi, bahwa kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka penyesuaian atau revisi anggaran APBN 2005, tapi di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum juga membaik. Sehingga, masyarakat menilai momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar.
Dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen untuk hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah. Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20%, maka minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10%, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali. Alasannya angka 10% sudah merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10% masih wajar karena kelas konsumennya memang lebih tinggi. Sedangkan harga minyak aftur dan avgas yang dikonsumsi oleh kalangan atas, kenaikan harganya dapat jauh lebih tinggi untuk menutup rendahnya kenaikan jenis minyak yang dikonsumsi kalangan bawah.
Setelah jalan itu ditempuh negara perlu menggalakkan pengencangan ikat pinggang dan melakukan revisi besar-besaran dari skala prioritas konsumsi mereka. Bagi kalangan dunia usaha, mereka lebih dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat implikasi dari kenaikan BBM yang diikuti harga lain). Karena dari kenaikan harga tersebut, dapat mereka kompensasikan pada produk yang dihasilkan.
Untuk mengurangi beban golongan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi yang diarahkan terutama pada program-program pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan operasi pasar khusus (OPK) beras untuk rakyat miskin. Besarnya kompensasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dengan anggaran memadai dan tepat sasaran. Karena bertitik tolak dari sejarah masa lalu, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selalu diikuti penyimpangan dalam realisasinya. Kebijakan ”pengganti” ini pun seringkali mendapat sorotan dari masyarakat. sampai saat ini masyarakat tidak tahu jelas masalah desain, skenario, sistematika dan realisasi program kompensasi sosial tersebut. Bahkan evaluasi mengenai skenario penyaluran dana tersebut belum pernah dilakukan, apalagi pertanggungjawabannya. Suara-suara kritis untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertanggungjawaban sudah didengungkan oleh kelompok masyarakat, namun tampaknya kurang menjadi perhatian utama dari pemerintah. Kondisi ini yang semestinya harus dilakukan pemerintah sebagai ”kompensasi utama” terhadap kebijakan menaikkan BBMDengan latar pemaparan di atas, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara mendalam.
Pertama, mengkaji ulang tentang dasar dan tujuan mengapa pemerintah mau menaikkan harga BBM. Selanjutnya, perlu juga dikaji berapa besar angka kenaikkan harga BBM yang lebih pas sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.
Kedua, melakukan kajian mendalam terhadap penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM. Dan itu harus jelas diketahui oleh masyarakat.
Ketiga, menjaga agar dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM tidak sampai meluas jauh.
Keempat, menjamin tersedianya kebutuhan BBM di masyarakat, termasuk dengan menindak segala pelaku penyelundupan BBM.

Bila keempat hal itu dilakukan, tampaknya dampak kebijakan terkait BBM bisa ditekan di tingkat titik terendah.

1 comment:

Law Office said...

Ada dugaan kuat kebijakan kenaikan BBM hanya untuk mencari dukungan suara buat pemilu 2014 dengan memberikan BLT ke masyarakat yang nyatanya mayoritas miskin, dan para pembuat kebijakan sudah tahu letak petanya dimana masyarakat miskin tersebut, sedangkan untuk orang kaya dampaknya hampir tidak ada, karena para pengusaha di Indonesia telah memonopoli perekonomian dari hulu hingga kehilir, sehingga merekalah yang menentukan harga di pasar